GemaWarta – 15 Agustus 2026 | Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembagian tersebut terdiri dari 10 kelompok, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera.
Bagi masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya, terdapat mekanisme untuk mengajukan pembaruan data. Data yang dianggap tidak sesuai dapat diajukan untuk diperbarui melalui fitur usul dan sanggah atau jalur pemerintah daerah.
Beberapa warga Bandung mempertanyakan ketidaksesuaian penetapan kelompok desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi ekonomi riil mereka. Mereka merasa heran karena terdaftar di desil 9 dan 10, padahal penghasilan mereka di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Di Sumatera Selatan, gabungan kelompok desil 9 dan 10 mencapai sekitar 20,02 persen dari total penduduk. Data desil menjadi basis penting dalam penyusunan kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial.
Viral di media sosial Threads dan Twitter, warga mengeluhkan hasil cek data DTSEN yang menunjukkan desil 9 hingga 10. Banyak merasa heran karena status desil 10 dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka sehari-hari.
Kesimpulan, pemerintah perlu memperhatikan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi riil masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami mekanisme pembaruan data desil dan mengajukan permohonan perubahan jika diperlukan.
