GemaWarta – 25 April 2026 | Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus) Letjen TNI Djon Afriandi resmi mengeluarkan kebijakan baru yang melarang prajurit non‑Komando menggunakan baret merah. Keputusan ini diumumkan pada Sabtu, 25 April 2026, dan menandai perubahan signifikan pada tradisi lama Kopassus, satuan elite Angkatan Darat yang selama ini dikenal dengan simbol baret merah sebagai tanda kebanggaan dan keberanian.
Djon menegaskan bahwa hanya prajurit yang telah lolos proses kualifikasi Komando yang berhak mengenakan baret merah dalam setiap aktivitas kedinasan. “Butuh kebesaran hati dari rekan‑rekannya yang tidak berkualifikasi komando untuk menerima tidak memakai baret merah lagi,” ujarnya dalam konferensi pers. Kebijakan ini tidak hanya sekadar perubahan atribut seragam, melainkan langkah strategis untuk menjaga integritas simbol Kopassus sehingga tetap melekat pada prajurit yang telah menempuh pelatihan intensif.
Untuk tetap menghargai kontribusi prajurit non‑Komando yang pernah bertugas di satuan tersebut, Djon memperkenalkan pin khusus sebagai identitas resmi. Pin ini menjadi simbol pengabdian yang diakui secara resmi, memungkinkan rekan‑rekan yang tidak memiliki kualifikasi komando tetap menampilkan rasa kebersamaan dan kebanggaan atas layanan mereka di Kopassus. “Dengan pin, kami tetap dapat mengetahui bahwa seseorang pernah mengabdi di satuan ini dengan dedikasi terbaik,” tambahnya.
Kebijakan baru ini muncul bersamaan dengan upaya internal Kopassus untuk memperketat validasi organisasi. Penegasan kembali standar kualifikasi diharapkan meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kesiapan tempur pasukan khusus. Djon, yang merupakan peraih Adhi Makayasa 1995, memiliki rekam jejak panjang di dunia militer, mulai dari lulus sebagai lulusan terbaik Akmil hingga memimpin Batalyon 13 Grup 1/Kopassus dan kemudian Grup 1/Kopassus pada 2017. Karier gemilangnya menjadikan ia sosok yang kredibel untuk memimpin reformasi struktural.
- Larangan baret merah bagi non‑Komando diterapkan di semua unit Kopassus.
- Pin khusus diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit yang pernah bertugas di satuan elite.
- Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya validasi organisasi dan peningkatan standar kualifikasi.
Sementara kebijakan ini menuai beragam respons, sebagian besar anggota Kopassus menyambutnya sebagai langkah positif untuk mempertahankan eksklusivitas simbolik baret merah. Namun, tak sedikit pula yang mengkhawatirkan potensi dampak psikologis bagi prajurit yang kini harus menanggalkan atribut ikonik tersebut. Djon menegaskan bahwa perubahan ini diimbangi dengan program pendampingan dan penghargaan lain, termasuk pelatihan lanjutan bagi yang ingin mengejar kualifikasi komando.
Di tengah kebijakan ini, muncul pula rumor yang beredar di media sosial mengenai dugaan penamparan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya oleh Pangkopassus. Mantan Kepala BIN, Abdullah Mahmud Hendropriyono, secara tegas membantah kejadian tersebut, menyatakan bahwa isu tersebut adalah hoaks dan menegaskan pentingnya verifikasi informasi. Pernyataan Hendropriyono mempertegas bahwa tindakan seperti itu tidak sesuai dengan nilai etika dan profesionalisme yang dijunjung tinggi di lingkungan militer.
Secara keseluruhan, perubahan kebijakan baret merah ini mencerminkan upaya Kopassus untuk menegaskan kembali identitasnya sebagai satuan elite yang eksklusif dan berstandar tinggi. Dengan menambah simbol penghargaan berupa pin khusus, Kopassus berusaha menjaga ikatan emosional antaranggota meski atribut visual berubah. Djon Afriandi, dengan latar belakang karier yang menginspirasi, memimpin proses reformasi ini dengan tujuan memperkuat moral, disiplin, dan kesiapan operasional pasukan khusus Indonesia.
Dengan demikian, kebijakan baru ini tidak hanya mengubah tampilan seragam, melainkan juga memperkuat fondasi nilai‑nilai kepemimpinan, kebersamaan, dan profesionalisme dalam rangka menjawab tantangan keamanan masa depan.
