GemaWarta – 25 April 2026 | Jakarta, 25 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandai langkah penting dalam restrukturisasi internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan melantik lima pejabat eselon II baru. Pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menuntut disiplin fiskal yang lebih ketat demi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tantangan global.
Dalam sebuah media briefing yang dihadiri wartawan dari berbagai media nasional, Purbaya menegaskan bahwa rotasi dan penempatan pejabat di tingkat eselon I maupun II merupakan bagian dari proses rutin birokrasi. Namun, kali ini ia menambahkan bahwa penempatan lima pejabat eselon II tersebut memiliki tujuan khusus: memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, meningkatkan pengawasan anggaran, serta menanggulangi potensi kebocoran data yang belakangan menjadi sorotan publik.
Berikut rangkaian pejabat eselon II yang dilantik pada hari itu:
- Direktur Jenderal Pengelolaan Keuangan Negara – Budi Santoso
- Direktur Jenderal Kebijakan Fiskal – Siti Nurhaliza
- Kepala Biro Pengawasan Anggaran – Ahmad Rizal
- Kepala Subdirektorat Perpajakan Internasional – Dwi Prasetyo
- Kepala Direktorat Kebijakan Pajak – Lina Marlina
Pembentukan tim baru ini diharapkan dapat menutup celah yang selama ini menjadi sumber misinformasi, termasuk isu‑isu mengenai “kas negara tinggal Rp120 triliun” yang sempat menyebar luas di media sosial. Purbaya menegaskan bahwa angka tersebut merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan tidak mencerminkan kondisi likuiditas yang mengancam operasional pemerintah.
Selain menyoroti pelantikan, Purbaya juga menanggapi rotasi sebelumnya yang melibatkan dua Dirjen – Febrio Nathan Kacaribu (Strategi Ekonomi dan Fiskal) dan Luky Alfirman (Anggaran). Ia menjelaskan bahwa meski proses rotasi tersebut “biasa” dalam siklus jabatan, terdapat faktor tambahan berupa evaluasi kinerja dan upaya mengendalikan kebocoran informasi sensitif. “Perbedaan pendapat di internal itu wajar, tetapi ketika informasi salah beredar, kita harus bertindak cepat,” ujarnya.
Dalam konteks disiplin fiskal, Menteri Keuangan menekankan tiga pilar utama:
- Penguatan Pengawasan Anggaran: Unit baru akan mengoptimalkan sistem monitoring real‑time untuk memastikan setiap program berjalan sesuai alokasi.
- Penegakan Hukum Pajak: Fokus pada penindakan praktik under‑invoicing dan pengawasan restitusi pajak, terutama pada sektor ekspor sumber daya alam.
- Transparansi Data Fiskal: Mengurangi ruang bagi misinformasi dengan memperketat prosedur internal dalam penyampaian data ke publik.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak akan mengalami peningkatan tarif pajak sebelum pertumbuhan ekonomi berada di atas target enam persen. Ia menolak usulan pajak tambahan pada sektor jalan tol dan tarif kapal di Selat Malaka, mengingat Indonesia telah berkomitmen pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) dan prinsip kebebasan navigasi.
Selain kebijakan fiskal, Menteri Keuangan juga mengumumkan rencana pemberian subsidi sebesar Rp5 juta bagi pembelian motor listrik bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Inisiatif ini diharapkan dapat meredam tekanan inflasi energi sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi nasional.
Pelantikan lima pejabat eselon II ini menandai babak baru dalam upaya Kemenkeu menegakkan disiplin fiskal. Dengan struktur organisasi yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap dapat menstabilkan APBN, mengatasi kebocoran informasi, dan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional.
Ke depan, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pejabat, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk memastikan setiap kebijakan fiskal berlandaskan data yang akurat dan transparan.
