GemaWarta – 29 Juli 2026 | Pemerintah berencana untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas penyaluran bansos. Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan kesiapan, mulai dari validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga mitigasi risiko terkait rencana penyaluran bansos melalui KDMP.
Selly juga menekankan pentingnya memastikan validitas DTSEN, kesiapan infrastruktur KDMP, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban, serta mitigasi risiko agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran, penyimpangan, konflik kepentingan di tingkat lokal, maupun berkurangnya akses masyarakat penerima manfaat.
DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkatan kesejahteraan keluarga. Basis data dibentuk dari penggabungan beberapa data yang bersumber dari beberapa kementerian dan lembaga. Penggabungan data tersebut meliputi data Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos), serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Masyarakat dapat memeriksa desil DTSEN mereka melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi Cek Bansos Kemensos. Desil merupakan sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi mereka. Adapun desil tersebut digunakan Kemensos dalam DTSEN untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyaluran bansos.
Program Keluarga Harapan (PKH) 2026 juga merupakan salah satu program bansos yang disalurkan oleh pemerintah. Program ini bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, serta mendukung tumbuh kembang anak balita dari keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos PKH 2026 cair Rp3 juta per tahun atau Rp750 ribu setiap tahap pencairan.
Penyaluran PKH 2026 dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. Masyarakat dapat memeriksa status penerima bansos secara mandiri melalui layanan resmi Kemensos. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan usulan sebagai penerima bantuan apabila memenuhi persyaratan namun belum terdaftar.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran bansos, pemerintah perlu memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan terkini. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui data desil secara berkala agar memperoleh bantuan sosial yang tepat.
Kesimpulan, penyaluran bansos melalui KDMP dan PKH 2026 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan terkini, serta memperbarui data desil secara berkala agar memperoleh bantuan sosial yang tepat.
