GemaWarta – 24 April 2026 | Jakarta – Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal, mengecam keras wacana pemungutan tarif di Selat Malaka yang dipelopori oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam sebuah konferensi pers di Kementerian Luar Negeri, Dino menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan ide buruk dan berpotensi menurunkan kredibilitas Republik Indonesia di mata komunitas internasional.
Menurut Dino, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang dikelola secara bersama oleh empat negara pantai: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut jalur ini harus didasarkan pada konsensus ketiga negara tersebut, sesuai dengan prinsip UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). “Tidak ada satu negara pun yang berhak menetapkan tarif secara sepihak,” ujar Dino sambil menambahkan, “Jika Indonesia terus mengusung ide ini, kami berisiko kehilangan kepercayaan mitra diplomatik dan merusak reputasi negara di panggung global.”
Wacana tarif muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya mengutip contoh Iran yang tengah mempertimbangkan tarif di Selat Hormuz. Purbaya menyatakan bahwa Indonesia berada di jalur perdagangan dan energi strategis, namun belum mengenakan biaya pada kapal yang melintas. Ia menambahkan bahwa bila kebijakan ini diimplementasikan, Indonesia akan melibatkan Malaysia dan Singapura dalam pembagian pendapatan.
Respons cepat datang dari negara tetangga. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa Selat Malaka dikelola berdasarkan perjanjian bersama dan tidak ada ruang bagi kebijakan unilateral. “Apa pun yang dilakukan harus melibatkan kerja sama keempat negara, bukan keputusan sepihak,” katanya pada sebuah forum di Kuala Lumpur, mengutip pernyataan dari The Straits Times.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan komitmen ketiga negara untuk menjaga kebebasan transit di Selat Malaka. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun yang menutup atau mengenakan tarif di kawasan kami,” ujarnya dalam sebuah acara di Singapura.
Di dalam negeri, akademisi juga memperingatkan bahaya wacana tersebut. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Poppy Sulistyaning Winanti, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan publik terkait kebijakan internasional. Ia menekankan bahwa status hukum Selat Malaka terikat pada UNCLOS dan memerlukan persetujuan tiga negara pantai. “Jika Indonesia terus mengangkat isu ini tanpa dasar hukum yang kuat, kami berisiko menimbulkan ketegangan diplomatik yang tidak diinginkan,” kata Winanti.
- Indonesia: Usulan tarif oleh Kemenkeu, didukung oleh argumentasi strategis.
- Malaysia & Singapura: Menolak kebijakan sepihak, menekankan kerjasama multinasional.
- UGM: Peringatan akademis tentang risiko hukum dan diplomatik.
Konsensus politik dalam negeri tampak terpecah. Sementara Menteri Keuangan mengakui bahwa rencana tersebut tidak sederhana, Menteri Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura untuk menegaskan posisi bersama. Dino menutup pernyataannya dengan panggilan kepada pemerintah untuk mencari alternatif yang lebih elegan dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan navigasi.
Kesimpulannya, wacana tarif Selat Malaka masih berada dalam tahap diskusi konseptual dan menghadapi tantangan signifikan dari segi hukum internasional, diplomasi regional, serta persepsi publik. Jika tidak dikelola secara hati-hati, kebijakan ini dapat menimbulkan keretakan hubungan bilateral dan menurunkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.
