GemaWarta – 30 Juli 2026 | Isu perombakan atau reshuffle kabinet menguat setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Merespons perkembangan tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan menegaskan, reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
Menurut Irawan, Presiden memiliki hasil evaluasi sendiri terhadap kinerja para menteri. Karena itu, keputusan mempertahankan atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai evaluasi kabinet perlu difokuskan pada kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan tiga persoalan utama yang saat ini dihadapi Indonesia, yakni ekonomi, penegakan hukum, dan komunikasi politik.
Menurut Emrus, Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan perhatian serius terhadap kinerja kementerian yang menangani tiga sektor tersebut karena berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan masyarakat.
Ia mengatakan evaluasi harus dilakukan secara mendasar terhadap kementerian yang dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dan justru memunculkan ketidakpuasan publik.
Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyarankan agar perombakan kabinet dilakukan secara lebih substansial, termasuk mengevaluasi keberadaan jabatan wakil menteri.
Kanselir Friedrich Merz Rombak Kabinet Jerman Usai Skandal Jens Spahn. Kanselir Friedrich Merz melakukan perombakan kabinet menyusul pengunduran diri ketua fraksi parlemen CDU/CSU, Jens Spahn, terkait skandal ibu pengganti.
Kesimpulan, isu perombakan atau reshuffle kabinet menguat setelah hasil survei menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Evaluasi kabinet perlu difokuskan pada kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan tiga persoalan utama yang saat ini dihadapi Indonesia.
