GemaWarta – 21 April 2026 | Jakarta, 20 April 2026 – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menegaskan kembali bahwa ia tidak pernah menyalurkan dana apapun untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tegas ini muncul bersamaan dengan laporan resmi JK kepada Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akademikus Rismon Hasiholan Sianipar.
JK mengungkapkan bahwa tuduhan Rismon mengenai aliran dana miliaran rupiah yang konon diberikan kepada Roy Suryo serta pihak lain untuk memicu penyelidikan ijazah Jokowi adalah fitnah belaka. Dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya, kawasan Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4/2026), JK menolak keras semua spekulasi yang menjerat namanya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI.
Menurut JK, hubungan kerja antara dirinya dan Jokowi selama lima tahun masa kepresidenan tidak memberi ruang bagi tindakan semacam itu. “Saya tidak pernah, bahkan tidak berpikir untuk membayar siapa pun demi menjelekkan nama Presiden. Hubungan kami adalah kerja tim, bukan kompetisi pribadi,” ujar JK.
Rismon Sianipar, yang menuduh JK sebagai dalang dana miliaran, membantah tuduhannya dengan mengklaim bahwa pernyataan yang dipertanyakan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). Namun JK menilai argumen tersebut tidak menyentuh substansi tuduhan. “Mengatakan bahwa pernyataan itu AI tidak menghapus fakta bahwa tuduhan dana tetap ada,” tegas JK.
Berikut kronologi singkat konflik yang memanas:
- 8 April 2026 – JK melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.
- 18 April 2026 – JK mengadakan konferensi pers di kediamannya, menjelaskan kronologi tuduhan dan menolak semua spekulasi dana.
- Setelah laporan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan dana dan klaim AI.
JK menambahkan bahwa polemik ini telah menimbulkan keresahan publik selama dua hingga tiga tahun terakhir, memicu perpecahan sosial, dan menimbulkan biaya yang tidak perlu. Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pihak terkait menampilkan ijazah asli Jokowi secara terbuka, sehingga perdebatan dapat dihentikan.
Pengamat politik menilai bahwa pernyataan JK bukan sekadar pembelaan pribadi, melainkan upaya mengirimkan pesan kepada kader partai dan simpatisan bahwa politik seharusnya bersifat kolektif. “JK mengingatkan bahwa kemenangan Jokowi adalah hasil kerja bersama, bukan individu. Ini menjadi sinyal bagi partai agar tidak memecah belah dalam isu-isu sensitif,” ujar salah satu analis.
Sementara itu, respons Jokowi terhadap pernyataan JK tetap bersifat santai. Dalam sebuah pertemuan tidak resmi, Jokowi menyebut dirinya sebagai “orang kampung” yang menghargai sikap rendah hati JK, menegaskan bahwa kerja sama keduanya tetap solid meski terdapat perbedaan pandangan publik.
Kasus ini masih dalam proses hukum, dan belum ada keputusan akhir dari kepolisian. Namun, intensitas sorotan media menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia terus dipengaruhi oleh isu-isu pribadi tokoh nasional, terutama bila melibatkan nama besar seperti Jokowi.
Seiring berjalannya penyelidikan, publik menanti kejelasan mengenai kebenaran tuduhan dana serta keabsahan ijazah Jokowi. Semua mata kini tertuju pada hasil akhir proses hukum, yang diyakini akan memberi dampak signifikan pada citra politik kedua tokoh senior ini.
