GemaWarta – 30 Juli 2026 | Demang Lehman, seorang panglima perang Banjar, dikenal sebagai musuh yang paling ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjuangannya melawan kolonial, Demang Lehman menggunakan strategi cerdik dengan memanfaatkan dukungan masyarakat sekitar untuk menyuplai logistik dan informasi. Namun, Belanda menyadari bahwa Demang Lehman hampir mustahil dikalahkan melalui kekuatan militer saja.
Belanda kemudian mengubah strategi dengan memperkuat jaringan intelijen dan memanfaatkan orang-orang pribumi yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Dari sini muncul istilah Londo Ireng, yang merujuk pada pasukan non-Eropa yang mengabdi kepada pemerintah Hindia Belanda. Londo Ireng ini terdiri dari tentara pribumi atau masyarakat sipil yang membantu operasi militer Belanda.
Di era modern, istilah Londo Ireng kembali digunakan dalam konteks politik. Presiden Prabowo Subianto menyebut wartawan, LSM, dan pengamat sebagai "Londo Ireng" karena dianggap kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Pernyataan ini mendapat respons kritis dari pengamat, yang menilai bahwa ucapan tersebut bertujuan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemerintah.
Menurut Menteri HAM Natalius Pigai, pernyataan Prabowo tentang Londo Ireng bukanlah menggeneralisasi, melainkan tentang orang yang membela kepentingan asing tanpa memedulikan latar belakang profesional. Ia menegaskan bahwa Prabowo tidak menyebut wartawan secara keseluruhan sebagai Londo Ireng, melainkan hanya beberapa orang yang membantu kepentingan asing.
Survei yang dilakukan oleh lembaga survei politik menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo menurun. Namun, pernyataan pendiri lembaga survei yang terlibat dalam kontestasi politik membuat kredibilitas hasil survei dipertanyakan.
Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional yang patut dilindungi. Namun, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tentang Londo Ireng menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas lembaga survei dan independensi hasil pengukurannya.
Kesimpulan dari perdebatan tentang Londo Ireng ini adalah bahwa istilah tersebut memiliki konotasi negatif yang kuat dan dapat digunakan untuk mengarahkan opini publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan maksud di balik pernyataan tersebut, serta memastikan bahwa lembaga survei dan pengamat politik menjaga independensi dan kredibilitas mereka dalam menyajikan informasi kepada publik.
