GemaWarta – 22 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 April 2026, memanggil Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, ke Istana Kepresidenan untuk membahas isu sensitif terkait kebebasan lintas wilayah udara Indonesia. Kedatangan Dudung disambut oleh sejumlah wartawan yang segera menanyakan perihal laporan beredar tentang rencana Amerika Serikat memberikan izin terbang menyeluruh bagi pesawat militer di ruang udara Nusantara.
Dudung menegaskan bahwa hukum internasional melarang pesawat militer asing melintas tanpa izin resmi dari negara yang kedaulatannya dilanggar. “Itu sudah hukum internasional, ya, tidak boleh,” ujarnya tegas di kompleks istana. Pernyataan itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang menolak segala bentuk overflight clearance tanpa proses persetujuan yang sah.
Menurut Dudung, diskusi dengan Presiden Prabowo akan memperdalam pemahaman bersama tentang implikasi strategis dokumen kebocoran yang mengindikasikan adanya proposal Amerika Serikat untuk memberikan “blanket overflight clearance” kepada pesawat militer AS. Dokumen tersebut dikatakan muncul setelah pertemuan bilateral antara Prabowo dan Presiden AS pada Februari lalu, namun belum menjadi kebijakan resmi.
Presiden Prabowo, yang dikenal memiliki latar belakang militer, diproyeksikan memiliki wawasan mendalam tentang isu ini. Dudung menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo akan menimbang kepentingan kedaulatan udara Indonesia dengan hubungan pertahanan yang sudah terjalin lama melalui Major Defence Cooperation Partnership (MDCP). “Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan AS sudah berjalan, termasuk pengembangan teknologi dan latihan bersama, namun hal‑hal prinsip seperti kedaulatan udara tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dudung juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan melalui Brigjen Rico Ricardo Sirait telah menegaskan bahwa dokumen izin lintas udara masih berada pada tahap rancangan awal dan tidak termasuk dalam perjanjian MDCP. Surat pernyataan (Letter of Intent) yang diajukan Amerika Serikat masih dalam kajian internal pemerintah Indonesia, bersifat non‑binding, dan memerlukan prosedur teknis serta persetujuan lembaga terkait.
Isu ini memicu reaksi beragam di dalam negeri. Beberapa anggota Komisi I DPR menolak keras gagasan pesawat militer AS bebas melintasi wilayah Indonesia, menganggapnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Sementara Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa setiap keputusan akan tetap menghormati prinsip hukum internasional dan kepentingan nasional.
Selain menyoroti aspek legal, Dudung juga menyinggung dinamika geopolitik regional. Dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan serta kehadiran militer asing di kawasan Indo‑Pasifik, Indonesia berupaya menyeimbangkan hubungan strategis dengan kekuatan besar sambil menjaga independensi kebijakan pertahanan. “Geopolitik nasional dan internasional menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait ruang udara,” tambahnya.
Selama pertemuan, tidak diungkapkan secara rinci agenda lain yang akan dibahas, namun Dudung menyebutkan kemungkinan pembahasan terkait penguatan kapasitas pertahanan, modernisasi alutsista, serta peningkatan kesiapan operasional angkatan bersenjata. Ia menegaskan peran penasihat presiden sebagai jembatan antara kebijakan strategis dan implementasi di lapangan.
Secara keseluruhan, pertemuan antara Prabowo dan Dudung menandai titik penting dalam penetapan kebijakan pertahanan Indonesia terkait kedaulatan udara. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menolak segala bentuk pelanggaran hukum internasional sambil tetap membuka dialog konstruktif dengan mitra strategis, termasuk Amerika Serikat, demi menjaga stabilitas dan keamanan regional.
