GemaWarta – 14 April 2026 | Harga bahan bakar minyak (BBM) dunia terus menguat akibat ketegangan geopolitik, terutama perang di Iran, yang menambah beban biaya energi bagi negara‑negara importir. Di Indonesia, kenaikan ini menimbulkan tekanan signifikan pada tarif listrik, khususnya di wilayah terpencil yang masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Menanggapi tantangan tersebut, PT PLN (Persero) mengumumkan rencana ambisius untuk menonaktifkan 2.396 unit PLTD, setara dengan kapasitas 1.076,04 megawatt (MW), di 741 lokasi seluruh negeri.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 20 November 2025. Menurut data yang dipaparkan, total kapasitas yang akan diganti mencakup lebih dari satu gigawatt, yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan listrik di daerah‑daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik utama. Dengan menonaktifkan PLTD, PLN berharap dapat memangkas beban biaya operasional yang selama ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia.
Strategi utama PLN adalah menggantikan PLTD dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS). Rencana tersebut mencakup pembangunan kapasitas PLTS total 3,21 gigawatt peak (GWp) yang akan dipadukan dengan BESS berkapasitas 9,03 gigawatt‑jam (GWh). Kombinasi ini diharapkan tidak hanya menutup kebutuhan energi listrik, tetapi juga memastikan kestabilan pasokan meski sumber tenaga surya bersifat intermiten. Pada lokasi yang memiliki potensi mikrohidro, PLN akan mempertimbangkan alternatif tersebut sebelum memutuskan instalasi PLTS.
Penggantian PLTD dengan energi terbarukan memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, mengurangi ketergantungan pada BBM yang harganya semakin mahal dan harus diimpor. Kedua, menurunkan emisi karbon di sektor kelistrikan, selaras dengan komitmen Indonesia pada agenda iklim global. Ketiga, meningkatkan keamanan energi (energy security) dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan. Darmawan Prasodjo menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menurunkan biaya produksi listrik sekaligus meningkatkan kehandalan jaringan.
Implementasi program tersebut akan dilakukan melalui kemitraan transparan antara PLN, pemerintah daerah, serta pihak swasta yang memiliki kompetensi dalam pembangunan PLTS dan BESS. Proses perencanaan mencakup survei lokasi, analisis potensi energi matahari, serta desain sistem penyimpanan yang tepat untuk masing‑masing wilayah. PLN menargetkan pelaksanaan cepat, dengan prioritas pada daerah‑daerah yang paling terdampak kenaikan harga BBM dan yang tidak memiliki alternatif energi lain.
Bagaimana perubahan ini akan dirasakan oleh masyarakat? Di daerah terpencil, PLTS dengan BESS dapat menyediakan listrik selama 24 jam, mengurangi pemadaman yang sering terjadi pada PLTD yang bergantung pada pasokan diesel. Penyimpanan energi memungkinkan listrik tetap tersedia pada malam hari atau saat cuaca mendung, sehingga kualitas layanan listrik meningkat. Selain itu, biaya operasional yang lebih rendah diharapkan dapat menurunkan tarif listrik atau setidaknya menahan kenaikan tarif yang dipicu oleh harga BBM.
Dari perspektif keuangan, PLN memperkirakan bahwa investasi pada PLTS dan BESS akan memberikan penghematan jangka panjang yang signifikan. Meskipun biaya awal pembangunan infrastruktur surya dan baterai relatif tinggi, umur pakai yang lebih panjang dan biaya per‑kWh yang semakin kompetitif membuatnya lebih ekonomis dibandingkan pembangkit diesel. Selain itu, pengurangan impor BBM berkontribusi pada perbaikan neraca perdagangan negara.
Keseluruhan, rencana pensiun 2.396 unit PLTD menandai langkah penting bagi Indonesia dalam transisi energi. Dengan mengalihkan beban listrik dari bahan bakar fosil ke sumber terbarukan, PLN tidak hanya menjawab tantangan harga BBM dunia, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi, dan membuka peluang ekonomi hijau bagi daerah‑daerah yang selama ini terpinggirkan.