GemaWarta – 10 Juni 2026 | Wajib pajak di Jakarta dan beberapa daerah lainnya mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif, wajib pajak dapat melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga atau denda keterlambatan.
Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat yang sebelumnya terlambat membayar PKB maupun BBNKB memiliki kesempatan untuk kembali tertib administrasi tanpa tambahan beban denda.
Selain itu, wajib pajak di Jakarta juga mendapatkan insentif pajak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Potongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,5 persen berlaku bagi wajib pajak yang melunasi kewajibannya pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Tidak ada proses pendaftaran atau administrasi tambahan yang perlu dilakukan. Potongan diterapkan secara otomatis oleh sistem saat pembayaran berlangsung.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengingatkan bahwa nilai tagihan saat pembayaran bisa berbeda dari yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Perbedaan itu justru menjadi penanda bahwa insentif sudah berjalan.
Kabupaten Bangka Belitung juga mengeluarkan kebijakan baru untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak tidak perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan.
Sementara itu, Perhimpunan Hotel Melati (PHM) mengusulkan agar kos elit di Kota Mataram dikenakan pajak daerah. Namun, usulan tersebut memerlukan perubahan regulasi yang berlaku. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, menyarankan agar pemerintah daerah mengkaji kemungkinan penerapan retribusi terhadap pendatang dari luar daerah yang menyewa kamar atau kos secara berkala di Kota Mataram.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan tindakan penagihan pajak terhadap 36 wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 17.076.129.628. Rekening wajib pajak tersebut diblokir oleh DJP melalui Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama).
Dalam kesimpulan, kebijakan pembebasan sanksi administratif dan insentif pajak tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan PBB-P2. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
