GemaWarta – 04 Mei 2026 | Polisi Jawa Barat menahan enam orang yang diduga menjadi pelaku anarkis Bandung dalam kerusuhan yang terjadi pada peringatan Hari Buruh (May Day) di kawasan Cikapayang. Penangkapan ini menimbulkan sorotan publik dan menegaskan tuntutan agar penyelidikan dijalankan secara menyeluruh, termasuk mengungkap peran aktor intelektual di balik gerakan anarkis.
Menurut keterangan resmi Polda Jabar, enam tersangka tersebut berhasil diidentifikasi melalui rekaman CCTV, saksi mata, dan jejak digital. Mereka diduga terlibat dalam pembakaran pos polisi, pengrusakan fasilitas umum, serta penebaran narkotika tramadol di antara kelompok mahasiswa yang ikut aksi. Identitas sementara tersangka meliputi tiga mahasiswa, dua aktivis komunitas, dan satu mantan anggota organisasi politik yang kini beralih ke aksi kekerasan.
- Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- Mahasiswa Psikologi Universitas Katolik Parahyangan
- Aktivis kelompok seni jalanan
- Aktivis lingkungan
- Mantan kader partai politik lokal
Insiden dimulai pada sore hari 1 Mei, ketika sekelompok orang tak dikenal menyerang pos polisi di Jalan Cikapayang. Aksi pembakaran tersebut menyulut kepanikan dan mengakibatkan kerusakan pada properti publik serta penangkapan beberapa warga sipil yang tidak terlibat. Polisi menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak mewakili kepentingan buruh, melainkan aksi terkoordinasi yang memiliki motif politik dan ideologis.
Kriminolog dari Universitas Padjadjaran menambahkan bahwa pola kekerasan ini menunjukkan adanya perencanaan matang, termasuk penyebaran narkotika tramadol sebagai upaya memicu perilaku agresif di kalangan peserta aksi. Ia menilai bahwa kelompok anarkis ini memanfaatkan momen Hari Buruh untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, namun dengan cara yang melanggar hukum.
Selain menindak pelaku fisik, pihak kepolisian juga menyoroti keberadaan “aktor intelektual” yang menjadi otak di balik strategi anarkis. Menurut pernyataan Kapolres Bandung, ada dugaan kuat bahwa sejumlah akademisi, penulis, dan aktivis sosial memberikan nasihat taktis serta menyebarkan propaganda melalui media daring. Ia mengimbau agar penyelidikan tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan, melainkan juga pada jaringan pemikir yang memberi legitimasi ideologi anarkis.
Penegakan hukum kini mencakup pemeriksaan barang bukti, termasuk handphone, laptop, serta catatan keuangan yang diduga menjadi sumber dana aksi. Polisi juga menelusuri jejak komunikasi antara tersangka dan kelompok eksternal yang mungkin berada di luar kota Bandung. Upaya ini sejalan dengan arahan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan (KNK) yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus kerusuhan.
Masyarakat dan organisasi hak asasi manusia menyambut positif penangkapan enam tersangka, namun menekankan pentingnya proses hukum yang adil. Mereka meminta agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi selama proses penyidikan.
Sejauh ini, semua enam tersangka telah dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijatuhi ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang tentang Penganiayaan dan Pengrusakan Properti Publik. Sementara itu, kepolisian terus menggalang informasi dari warga setempat untuk mengidentifikasi lebih banyak pelaku atau simpatisan yang mungkin terlibat.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana aksi anarkis dapat mengancam keamanan publik dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Penegakan hukum yang tegas dan investigasi yang menyeluruh diharapkan dapat memutus rantai aksi kekerasan serta menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan.
Dengan menindaklanjuti semua aspek, mulai dari pelaku aksi hingga aktor intelektual, diharapkan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok anarkis untuk melancarkan kembali tindakan serupa di masa depan.
