GemaWarta – 17 April 2026 | Ben Roberts-Smith, mantan anggota Pasukan Khusus Australia yang pernah dianugerahi Victoria Cross, baru saja mendapatkan kebebasan bersyarat setelah penangkapan terkait dugaan kejahatan perang di Afghanistan antara tahun 2009 hingga 2012. Keputusan hakim di Pengadilan Tingkat Rendah Downing Centre, Sydney, memicu gelombang reaksi publik, termasuk seruan politikus One Nation, Pauline Hanson, yang mengajak warga Australia memperingati ANZAC Day sebagai penghormatan khusus bagi Roberts-Smith.
Pengadilan mengeluarkan izin bersyarat dengan syarat ketat: Roberts-Smith tidak boleh meninggalkan wilayah Queensland kecuali untuk keperluan hukum atau medis, harus menyerahkan paspor, serta dibatasi penggunaan satu telepon dan satu laptop yang harus dilaporkan kepada polisi. Ia juga dilarang menghubungi saksi-saksi penuntutan secara langsung maupun tidak langsung, dan wajib melapor ke kantor polisi tiga kali seminggu. Sebagai jaminan, pengadilan menuntut surety sebesar US$250.000, yang dijamin oleh ayahnya, mantan hakim Len Roberts-Smith.
Kasus Roberts-Smith menyoroti tuduhan pembunuhan lima warga Afghanistan yang terjadi selama operasi militer Australia. Meskipun tuduhan tersebut baru muncul secara publik pada 2018, proses hukum kini memasuki tahap persidangan yang diprediksi akan memakan waktu bertahun‑tahun. Hakim Greg Grogin menilai bahwa menolak permohonan bersyarat dapat membuat Roberts‑Smith menghabiskan “tahun‑tahun” di penjara sebelum proses selesai, sehingga memutuskan untuk memberi kesempatan kebebasan terbatas.
Reaksi politikus Pauline Hanson muncul tak lama setelah keputusan itu diumumkan. Hanson, yang selama ini menjadi pendukung vokal Roberts‑Smith, mengajak masyarakat untuk menghadiri layanan pagi ANZAC pada 25 April mendatang demi menghormati “pahlawan perang” tersebut. “Pahlawan perang tidak pantas dipenjarakan secara politik. Keputusan bersyarat ini adalah langkah tepat bagi pahlawan kami,” ujar Hanson dalam sebuah pernyataan yang langsung menuai kritik luas.
Beragam pihak menanggapi seruan Hanson dengan skeptis. Veteran Angkatan Pertahanan Australia (ADF) mengingatkan bahwa ANZAC Day seharusnya menjadi penghormatan kepada semua prajurit yang telah berkorban, bukan untuk satu individu yang masih berada di bawah proses hukum. Beberapa komentar di media sosial menegaskan, “Saya akan tetap menghadiri layanan pagi untuk mengenang rekan-rekan yang gugur, bukan untuk satu orang yang masih dituduh melakukan kejahatan perang.”
Di sisi lain, pendukung Roberts‑Smith menggelar aksi dukungan di sekitar gedung pengadilan pada hari Jumat, memamerkan spanduk dan menuliskan tanda-tanda yang menuntut keadilan bagi prajurit Australia. Keluarga Roberts‑Smith, termasuk ibunya, Sue, juga hadir di ruang sidang untuk memberi moral kepada anak mereka. Meski begitu, tidak jelas apakah Roberts‑Smith akan dapat menghadiri layanan pagi ANZAC mengingat pembatasan perjalanan yang dikenakan pada dirinya.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai bagaimana sistem peradilan militer Australia menangani tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di medan perang. Organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia telah menyoroti perlunya penyelidikan independen terhadap insiden di Afghanistan, sementara pemerintah Australia menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Berikut adalah poin‑poin utama dari persyaratan bersyarat yang dikenakan pada Ben Roberts‑Smith:
- Larangan bepergian keluar Queensland kecuali untuk urusan hukum atau medis.
- Penyerahan paspor kepada otoritas.
- Pembatasan penggunaan satu telepon seluler dan satu laptop, yang harus dilaporkan kepada polisi.
- Larangan menghubungi saksi penuntutan secara langsung atau tidak langsung.
- Kewajiban melapor ke kantor polisi tiga kali seminggu.
- Surety US$250.000, dijamin oleh ayahnya.
Dalam beberapa hari ke depan, fokus publik akan beralih pada layanan pagi ANZAC serta potensi protes tambahan yang direncanakan oleh kelompok pendukung Roberts‑Smith di Melbourne setelah hari peringatan. Sementara itu, proses hukum terhadap mantan prajurit tersebut terus berlanjut, menunggu bukti dan saksi yang dapat menguatkan atau menolak tuduhan pembunuhan massal.
Situasi ini menggambarkan kompleksitas antara penghormatan militer, hak asasi manusia, dan politik domestik di Australia. Bagaimana masyarakat dan pemerintah menyeimbangkan rasa hormat terhadap veteran dengan keadilan bagi korban konflik tetap menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam beberapa bulan mendatang.
