GemaWarta – 29 April 2026 | Pemerintah Indonesia kini tengah memperdalam kajian pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif utama Liquefied Petroleum Gas (LPG). Inisiatif ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 27 April 2026. Bahlil menegaskan bahwa rencana pengembangan CNG masih berada pada tahap pembahasan intensif, namun diproyeksikan akan menjadi solusi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai lebih dari 70 persen kebutuhan nasional.
Konsumsi LPG nasional tercatat sekitar 8,6 juta ton per tahun, di mana hanya sekitar 1,6‑1,7 juta ton diproduksi dalam negeri. Sisanya masih harus diimpor, menimbulkan beban pada neraca perdagangan dan APBN. Dengan CNG, pemerintah menargetkan pemanfaatan gas cair C1 dan C2—komponen utama gas alam yang meliputi metana (C1) dan etana (C2)—yang dapat diproses menjadi gas terkompresi bertekanan tinggi (250‑400 bar). Proses ini memungkinkan distribusi ke berbagai sektor tanpa memerlukan jaringan pipa gas yang luas.
Berbagai sektor industri sudah mulai mengadopsi CNG, antara lain perhotelan, restoran, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Saat ini terdapat 57 Badan Usaha Niaga (BUN) yang beroperasi di bidang CNG. “CNG berasal dari gas domestik, jadi tidak perlu mengimpor, dan alat kompresinya sudah tersedia secara teknologi,” ujar Bahlil dalam penjelasan terperincinya.
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, juga menggarisbawahi urgensi percepatan penggunaan CNG. Ia menilai bahwa wilayah-wilayah kaya gas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan dapat menjadi zona percontohan. Menurut Yulisman, CNG dapat menjadi solusi transisi yang realistis, mengingat jaringan pipa (jargas) belum menjangkau seluruh pelosok negeri.
Lamhot Sinaga, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menambahkan bahwa pemanfaatan CNG tidak hanya mengurangi beban subsidi energi, tetapi juga meningkatkan daya saing industri. “Jika sebagian konsumsi energi industri dialihkan ke CNG, biaya produksi dapat turun dan emisi karbon berkurang,” kata Lamhot dalam pernyataannya pada 7 Maret 2026.
Berikut beberapa manfaat strategis CNG yang disorot dalam kajian pemerintah:
- Pengurangan impor LPG hingga lebih dari 70 persen, mengurangi tekanan pada neraca perdagangan.
- Stabilisasi harga energi domestik, karena CNG berbasis gas alam lokal yang tidak terlalu terpengaruh fluktuasi pasar internasional.
- Efisiensi biaya operasional bagi industri, terutama sektor manufaktur, makanan & minuman, serta tekstil.
- Emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan LPG dan BBM, sejalan dengan target net‑zero Indonesia pada 2060.
- Fleksibilitas distribusi lewat kompresi bertekanan tinggi, memungkinkan akses energi ke daerah tanpa jaringan pipa.
Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung, termasuk penyediaan insentif bagi investasi infrastruktur kompresi, pembangunan SPBG, serta regulasi standar keamanan CNG. BUMN energi seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diharapkan menjadi motor penggerak utama, mengingat PGN sudah mengoperasikan sejumlah SPBG dan memiliki jaringan distribusi yang dapat diintegrasikan dengan skema CNG.
Langkah ini juga mendapat sorotan internasional. Negara‑negara seperti India, Pakistan, dan Argentina telah berhasil mengimplementasikan CNG secara luas, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak impor. Pengalaman mereka menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.
Namun, tantangan tetap ada. Pengembangan infrastruktur memerlukan investasi signifikan, serta koordinasi lintas kementerian, BUMN, dan swasta. Selain itu, regulasi harus memastikan standar keselamatan yang ketat untuk menghindari risiko kebocoran atau kecelakaan pada instalasi kompresi.
Secara keseluruhan, kajian CNG dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan beban subsidi, dan mendukung pertumbuhan industri yang lebih kompetitif. Jika dipercepat, CNG dapat menjadi tulang punggung transisi energi menengah sebelum Indonesia beralih sepenuhnya ke sumber energi terbarukan.
