GemaWarta – 16 Juni 2026 | Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam, 15 Juni 2026. Sebuah diskusi yang dihadiri oleh beberapa pejabat negara, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, berakhir dengan aksi protes dari sekelompok mahasiswa.
Para mahasiswa tersebut melakukan aksi protes karena merasa bahwa para pejabat yang hadir tidak layak membicarakan nilai-nilai Pancasila, mengingat pemerintah saat ini dianggap tidak merespons tuntutan masyarakat dengan baik. Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Sheron Adam Funay, menyatakan bahwa para pejabat tersebut tidak memiliki hak untuk berbicara tentang Pancasila karena mereka dianggap telah mengkhianati perjuangan rakyat.
Budiman Sudjatmiko, yang juga merupakan mantan aktivis di era Orde Baru, menyayangkan aksi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa. Menurutnya, diskusi tersebut seharusnya bisa dilakukan secara sehat tanpa adanya aksi penghentian. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah membungkam kritik atau membatasi kebebasan berpendapat masyarakat.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono juga menanggapi aksi protes tersebut. Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh mahasiswa merupakan hal lumrah terjadi di negara demokrasi. Namun, perbedaan itu semestinya diselesaikan dengan bermusyawarah, bukan dengan aksi protes yang bisa menimbulkan kericuhan.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat berinteraksi dalam menyampaikan kritik dan tuntutan. Apakah aksi protes merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi, ataukah ada cara lain yang lebih konstruktif?
Sementara itu, Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, juga menjadi sorotan karena latar belakangnya sebagai aktivis dan pendidik. Ia lahir di Grobogan, Jawa Tengah, dan memiliki perjalanan panjang dari anak petani hingga menjadi pejabat negara.
Dalam kesimpulan, peristiwa di UGM tersebut menunjukkan bahwa kritik dan tuntutan masyarakat masih belum terjawab dengan baik oleh pemerintah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi rakyat dapat terwakili dan terjawab dengan baik.
