GemaWarta – 03 Juli 2026 | Beberapa partai politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengkritik posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak jelas. Sorotan pertama datang dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Jazilul, apabila memilih berada di luar pemerintahan, PDIP sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang masih "abu-abu". Selain itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai rakyat butuh kejelasan terkait posisi PDIP.
"Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," tegas Herzaky. Partai Demokrat memiliki pengalaman selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan dan secara konsisten menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menepis anggapan bahwa posisi politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo masih abu-abu. Puan menegaskan bahwa PDIP tidak masuk dalam pemerintahan dan akan terus menjalankan fungsi sebagai penyeimbang.
PDIP juga membantah tudingan bahwa partai tersebut sedang "main dua kaki" demi mengincar kursi menteri. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun menegaskan bahwa posisi politik partainya mantap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Di lain sisi, Partai Demokrat juga melakukan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut HUT ke-25 tahun. Partai Demokrat menyalurkan santunan kepada ratusan anak yatim piatu dan penyandang disabilitas. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Partai Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang membawa manfaat langsung.
Sedangkan di Kalimantan Barat, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat mengajukan usulan revitalisasi Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak serta pembangunan stadion baru kepada pemerintah pusat. Usulan itu disampaikan saat Ketua Umum KONI Kalbar Daud Yordan bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Daud menyampaikan kebutuhan pembenahan Stadion SSA secara menyeluruh sekaligus pembangunan stadion baru. Sekretaris Umum KONI Kalbar Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga mengatakan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga di Kalimantan Barat.
Kesimpulan dari berbagai peristiwa dan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PDIP dan Partai Demokrat memiliki peran penting dalam percaturan politik di Indonesia. PDIP terus mempertahankan posisinya sebagai oposisi, sedangkan Partai Demokrat melakukan kegiatan bakti sosial dan berusaha memperkuat infrastruktur olahraga di Kalimantan Barat.
