GemaWarta – 26 April 2026 | Universitas Internasional Irma (Uni Irma) secara resmi menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan bahwa calon presiden, calon wakil presiden, hingga kepala daerah sebaiknya berasal dari kader partai politik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat internal universitas pada tanggal 27 April 2026, menandai salah satu institusi pendidikan tinggi pertama yang mengadopsi posisi pro‑kaderisasi dalam dinamika politik nasional.
Usulan KPK muncul setelah serangkaian kajian strategis dan penilaian risiko korupsi (Corruption Risk Assessment) yang dilaksanakan selama tahun 2025. Menurut Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, tujuan utama dari penambahan klausul “kader partai” dalam syarat pencalonan adalah untuk memastikan bahwa pejabat publik memiliki rekam jejak yang dapat diverifikasi oleh partai pengusung. Dengan kata lain, kaderisasi diharapkan menjadi mekanisme seleksi kualitas, bukan sekadar formalitas politik.
Aminuddin menegaskan bahwa idealnya partai politik mengusulkan kandidat yang telah melewati proses pembinaan internal, sehingga integritas dan kompetensi calon dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan bahwa rekomendasi KPK tidak bersifat mengikat secara legislatif, melainkan berupa masukan kebijakan yang dapat dipertimbangkan DPR dalam revisi Undang‑Undang Partai Politik.
- Penguatan akuntabilitas: Partai yang mengenal rekam jejak kadernya dapat menilai risiko korupsi secara lebih akurat.
- Peningkatan kualitas kepemimpinan: Kaderisasi menyediakan jalur pelatihan politik, etik, dan manajerial bagi calon pemimpin.
- Transparansi keuangan partai: Usulan KPK turut menyoroti perlunya standar sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.
- Pengawasan internal: Penambahan lembaga pengawas dalam UU Partai Politik diharapkan menutup celah penyalahgunaan dana kampanye.
Reaksi politikus lain pun beragam. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menolak gagasan pembatasan tersebut. “Jangan dibatasi, demokrasi harus terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi syarat konstitusional,” ujarnya dalam konferensi pers, menyoroti potensi eksklusivitas yang dapat menghambat partisipasi calon independen.
Di sisi lain, mantan penyidik KPK Praswad Nugraha memberikan dukungan intelektual terhadap usulan tersebut. Menurut Nugraha, proposal KPK merupakan “kontribusi pemikiran berbasis riset” yang sah dan tidak menyalahi mandat antirasuah lembaga. Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan DPR, sehingga KPK berperan sebagai penasehat kebijakan, bukan pembuat aturan.
Berbagai pengamat politik menilai bahwa usulan ini menimbulkan dilema antara prinsip demokrasi terbuka dan upaya pencegahan korupsi. Beberapa berargumen bahwa memaksa semua calon menjadi kader partai dapat memperkuat struktur partai yang sudah terpolarisasi, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah logis untuk menurunkan praktik politik transaksional.
Uni Irma, yang dikenal aktif dalam kajian tata kelola pemerintahan, menyoroti manfaat akademis dari usulan tersebut. Fakultas Ilmu Politik Universitas menambahkan bahwa penelitian internal menunjukkan bahwa kader partai yang telah melewati pelatihan etika memiliki peluang lebih kecil terlibat dalam skandal korupsi dibandingkan calon independen yang tidak memiliki latar belakang partai.
Secara keseluruhan, dukungan Uni Irma terhadap usulan KPK menandai pergeseran penting dalam diskursus politik Indonesia. Dengan mengedepankan argumen kualitas, akuntabilitas, dan transparansi, pihak pendukung berharap bahwa reformasi kaderisasi dapat menjadi fondasi bagi pemimpin masa depan yang lebih bersih dan berintegritas.
