GemaWarta – 06 Mei 2026 | Nilai tukar rupiah kembali menembus level kritis pada Selasa, 5 Mei 2026, mencapai Rp17.425 per dolar AS. Peningkatan ini memicu reaksi cepat dari para pembuat kebijakan, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Purbaya, serta Gubernur BI untuk memperkuat langkah intervensi pasar.
Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus berada di pasar valuta asing. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa bank sentral akan menggunakan kombinasi instrumen non‑deliverable forward (NDF), transaksi spot, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Intervensi ini diharapkan menstabilkan nilai tukar yang dipengaruhi oleh tekanan geopolitik global, khususnya konflik yang memanas di Timur Tengah antara AS dan Iran.
Berikut rangkuman faktor utama yang mendorong pelemahan rupiah:
- EskalasI ketegangan militer di kawasan Timur Tengah, yang meningkatkan permintaan dolar AS sebagai aset aman.
- Data ekonomi domestik yang menunjukkan kontraksi pada Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, meski neraca perdagangan tetap surplus.
- Sentimen pasar global yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve.
Data pasar pada pukul 09.15 WIB mencatat kurs rupiah pada Rp17.400, dengan fluktuasi harian antara Rp17.385 hingga Rp17.401. Pergerakan ini sejalan dengan pelemahan mata uang negara berkembang lainnya, seperti Philippine Peso (‑6,58%), Thailand Baht (‑5,04%), dan India Rupee (‑4,32%).
Para analis memproyeksikan bahwa rupiah akan bergerak dalam kisaran Rp17.350–Rp17.460 selama minggu ini. Lukman Leong dari Doo Financial Futures menilai bahwa eskalasi di Timur Tengah dapat memicu tekanan lebih lanjut, sementara Ibrahim Assuaibi menekankan pentingnya data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I‑2026 yang diperkirakan tumbuh 5,61% secara tahunan.
Menanggapi situasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan langkah-langkah strategis pemerintah, antara lain:
- Penguatan kerja sama swap mata uang dengan negara‑negara seperti China, Jepang, dan Korea.
- Diversifikasi instrumen pembiayaan melalui penerbitan surat berharga berdenominasi mata uang asing.
- Peningkatan likuiditas pasar dengan koordinasi intensif bersama Bank Indonesia.
Airlangga menambahkan bahwa permintaan dolar juga dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti kebutuhan dana haji dan pembayaran dividen pada kuartal kedua 2026. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah bersifat dinamis, siap menyesuaikan dengan perkembangan eksternal.
Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataan publik, menyoroti urgensi sinergi antara pemerintah dan otoritas moneter. Ia menuntut agar Purbaya dan pejabat BI mempercepat tindakan yang dapat menahan laju depresiasi rupiah, sekaligus memastikan stabilitas harga komoditas impor yang sensitif terhadap nilai tukar.
Secara keseluruhan, meski rupiah berada pada level terendah dalam beberapa bulan terakhir, kombinasi intervensi BI, kebijakan swap mata uang, dan pemantauan data ekonomi makro diharapkan dapat meredam volatilitas. Keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada perkembangan geopolitik dan respon pasar terhadap kebijakan moneter yang diambil.
Dengan tekanan eksternal yang terus berlanjut, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan internasional menjadi kunci utama untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
