GemaWarta – 06 Mei 2026 | Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan nasional setelah mahasiswa di Lombok Timur melakukan aksi demonstrasi yang menuntut pencabutan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Di sisi lain, kasus dugaan siswa dikeluarkan karena kritik terhadap MBG di Pemalang ternyata merupakan kesalahpahaman yang telah diselesaikan oleh pihak sekolah dan aparat setempat.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan bahwa tidak ada siswa yang dikeluarkan dari SDN 01 Banjaranyar, Kabupaten Pemalang. Ia menjelaskan bahwa keluhan orang tua terkait besaran anggaran menu MBG selama bulan puasa telah menyebabkan kebingungan. Sekolah kemudian mengadakan pertemuan edukatif dengan wali siswa, memberikan penjelasan detail tentang tarif Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar, serta melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bersama kepolisian. Hingga kini, siswa tersebut tetap berstatus peserta didik.
Kasus tersebut pertama kali muncul pada akhir Januari 2026 dan kembali memanas pada April 2026 ketika unggahan media sosial menuduh adanya perundungan terhadap siswa. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemalang Randudongkal 2 melakukan evaluasi layanan, meningkatkan kualitas menu, serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kepolisian untuk menuntaskan isu. Seluruh proses investigasi mencakup enam kali pemeriksaan di Polres Pemalang, dengan fokus utama pada tuduhan perundungan, bukan pada kritik program MBG itu sendiri.
Sementara itu, di Lombok Timur, puluhan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus menggelar demonstrasi di kantor Bupati pada 5 Mei 2026. Aksi mereka menyoroti dua isu utama: rendahnya gaji guru dan ketidakefektifan program MBG. Koordinator massa, Agawan Salam, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap MBG dan bahkan pencabutan program tersebut karena dinilai belum memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mahasiswa juga menuding adanya pemotongan anggaran pendidikan di era pemerintahan Presiden Prabowo, yang menurut mereka memperburuk kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.
Demonstrasi di Lombok Timur tidak hanya berfokus pada kebijakan anggaran, melainkan juga mengangkat masalah ketimpangan sosial. Para mahasiswa mengingatkan bahwa masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, sementara dana yang dialokasikan untuk MBG dianggap tidak tepat sasaran. Mereka menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran dan mengajak pemerintah pusat untuk meninjau kembali prioritas kebijakan pendidikan nasional.
Di tengah gejolak tersebut, Badan Gizi Nasional meluncurkan inisiatif “BGN Goes to Campus” yang menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat inovasi MBG. Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi contoh dengan rencana produksi bahan pangan mandiri, termasuk 70 ribu ekor ayam per bulan dari Fakultas Peternakan dan pasokan ikan dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa, menegaskan bahwa kampus tidak boleh menjadi penonton, melainkan pelaku aktif dalam memperkuat ketahanan pangan melalui MBG.
- Unhas menyediakan bahan baku lokal untuk MBG.
- Fakultas terkait berkolaborasi dalam riset gizi.
- Pengembangan inovasi pangan tanpa MSG menjadi fokus.
Upaya akademik ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan pada anggaran eksternal dan meningkatkan efektivitas program di tingkat sekolah. Namun, kritik mahasiswa di Lombok Timur menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang adil, inisiatif kampus saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan struktural.
Kesimpulannya, kontroversi seputar program Makan Bergizi Gratis mencerminkan tantangan koordinasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Sementara pihak BGN berusaha memperbaiki prosedur dan meningkatkan kualitas layanan, suara mahasiswa menuntut akuntabilitas lebih tinggi, khususnya dalam hal alokasi anggaran dan kesejahteraan guru. Dialog yang konstruktif antara semua pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan MBG benar-benar menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus Indonesia.
