GemaWarta – 05 Mei 2026 | Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersatu di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada Senin, 4 Mei 2026, menyuarakan kekecewaan yang memuncak atas kebijakan pendidikan nasional. Aksi tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional, namun melampaui sekadar perayaan, karena mahasiswa mengangkat tuntutan konkret berupa pakta integritas dan simbol peringatan berupa “kartu kuning” yang diserahkan kepada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, yang memprakarsai demonstrasi, menegaskan bahwa tiga “dosa besar” perguruan tinggi — kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi — masih merajalela tanpa penanganan sistemik. Koordinator BEM SI Jakarta, Farizal Vasah Kautsar, menuturkan bahwa meski kementerian telah menggelar forum-forum akademik di hotel-hotel mewah, belum ada program yang secara nyata mengatasi akar permasalahan tersebut.
Dalam suasana tegang namun terorganisir, beberapa perwakilan mahasiswa, termasuk seorang mahasiswa UI yang tidak disebutkan namanya, memberikan kartu kuning kepada Fauzan. Kartu kuning tersebut dipaksa sebagai simbol peringatan keras, menandakan bahwa kementerian belum menyentuh akar permasalahan pendidikan dan harus segera bertindak. “Kami memberikan kartu kuning sebagai warning, bukan sekadar simbol, melainkan tuntutan nyata,” ujar mahasiswa tersebut.
Wakil Menteri Fauzan menanggapi dengan mendengarkan secara langsung aspirasi massa. Ia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut, menekankan komitmen kementerian untuk memerangi kecurangan dan perilaku yang bertentangan dengan moral bangsa. “Apa yang saudara jadikan sebagai tuntutan adalah tekad kami bersama. Kementerian akan memperkuat atensi dalam rangka memerangi kecurangan,” kata Fauzan di depan massa aksi.
Para mahasiswa tidak hanya menuntut perbaikan kebijakan, melainkan juga menuntut penandatanganan pakta integritas yang mencakup tujuh poin utama:
- Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara.
- Menghapus komersialisasi pendidikan.
- Menjamin lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual dan fisik.
- Meningkatkan transparansi anggaran pendidikan.
- Menegakkan kebebasan akademik tanpa intervensi politik.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk tenaga honorer.
- Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap institusi pendidikan tinggi.
Mahasiswa memberi batas waktu dua kali 24 jam bagi pemerintah untuk menanggapi pakta tersebut. Jika tidak ada langkah konkret, BEM SI Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil berjanji akan meluncurkan aksi massa serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan partisipasi yang lebih besar.
Sementara itu, di tengah sorotan publik, UI juga menghadapi kasus internal yang menambah tekanan pada institusi pendidikan tinggi. Kasus dugaan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di Fakultas Hukum UI terus ditangani oleh Satgas PPK, dengan tahap verifikasi bukti yang sedang berlangsung. Pihak universitas menegaskan prosedur pemeriksaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan berbasis bukti valid.
Penggabungan dua isu besar — aksi mahasiswa terhadap kementerian dan penanganan kasus KSBE di UI — memperlihatkan dinamika krisis kepercayaan yang melanda dunia pendidikan Indonesia. Kedua peristiwa ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan reformasi struktural yang menyeluruh.
Para analis politik menilai bahwa aksi mahasiswa UI dapat menjadi katalisator perubahan kebijakan, terutama jika pemerintah menanggapi dengan serius. “Jika pemerintah merespon secara konstruktif, ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendidikan, mengatasi tiga dosa besar, dan menegakkan integritas akademik,” ujar seorang pakar kebijakan publik.
Sejauh ini, Fauzan belum menandatangani pakta integritas, namun ia menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu dekat. Mahasiswa UI, yang telah menyiapkan logistik untuk aksi lanjutan, tetap waspada dan menyiapkan strategi komunikasi melalui media sosial serta jaringan mahasiswa di seluruh Indonesia.
Demonstrasi yang berlangsung damai ini menggarisbawahi tekad generasi muda untuk menuntut perubahan yang lebih radikal. Dengan menonjolkan simbol kartu kuning, mahasiswa tidak hanya menyampaikan kekecewaan, tetapi juga mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab moral dan profesional dalam mengelola pendidikan nasional.
Ke depan, apakah pemerintah akan menanggapi pakta integritas dan mengimplementasikan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan pendidikan, menjadi pertanyaan utama. Bagi mahasiswa UI, kesiapan untuk “geruduk” bukan sekadar aksi konfrontatif, melainkan bentuk aspirasi kolektif yang menuntut keadilan, keamanan, dan kualitas pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
