GemaWarta – 05 Juni 2026 | Pengadilan militer di Indonesia dituding memperpanjang impunitas terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang baru-baru ini mencuat ke permukaan, seperti kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dan kasus penganiayaan seorang anak di Medan.
Kasus Andrie Yunus, yang merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS), mendapat perhatian khusus karena empat pelaku yang merupakan anggota TNI hanya dituntut dengan hukuman 2,5 tahun penjara. Sementara itu, dalam kasus penganiayaan anak di Medan, pelaku yang merupakan anggota TNI hanya divonis 10 bulan penjara dan tidak dipecat dari TNI.
Kedua kasus ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pakar hukum. Mereka menilai bahwa putusan pengadilan militer tersebut tidak adil dan memperkuat praktik impunitas di Indonesia. Mereka juga menuntut agar peradilan militer dirombak untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana, terlepas dari latar belakangnya, mendapatkan hukuman yang setimpal.
Menanggapi kasus-kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, termasuk peradilan militer. Namun, upaya ini masih memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk legislatif dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa impunitas tidak lagi menjadi praktik yang umum di Indonesia.
Di sisi lain, pakar hukum Agus Widjajanto menyatakan bahwa penanganan kasus penyiraman air keras oleh peradilan militer sudah tepat karena peradilan militer memiliki kompetensi absolut terhadap perkara yang melibatkan prajurit TNI aktif. Namun, ia juga menekankan bahwa dampak praktis putusan praperadilan tersebut relatif terbatas kecuali jika sengketa kewenangan kemudian diajukan dan diputus oleh Mahkamah Agung.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer masih memiliki peran penting dalam menangani perkara yang melibatkan anggota TNI. Namun, untuk memastikan bahwa peradilan militer dapat berfungsi dengan efektif dan adil, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem peradilan militer dan memastikan bahwa semua pelaku tindak pidana, terlepas dari latar belakangnya, mendapatkan hukuman yang setimpal.
Kesimpulan dari kasus-kasus tersebut adalah bahwa peradilan militer di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari semua pihak untuk memperbaiki sistem peradilan militer dan memastikan bahwa impunitas tidak lagi menjadi praktik yang umum di Indonesia.
