GemaWarta – 06 Juli 2026 | Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan kesiapan Kementerian Kehutanan untuk membantu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola kehutanan.
Raja Juli Antoni mengapresiasi langkah KPK dalam memperbaiki tata kelola di sektor kehutanan. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan siap memenuhi permintaan KPK, baik terkait dokumen maupun keterangan yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.
Menhut Raja Juli Antoni juga mengungkapkan bahwa percepatan regulasi teknis ini melibatkan para pemangku kepentingan terkait, mulai dari kementerian/lembaga strategis hingga perwakilan negara-negara sahabat. Ia menambahkan bahwa peluncuran Persetujuan Menhut menandai dimulainya perdagangan karbon kehutanan secara lebih konkret melalui proyek-proyek yang telah siap dipasarkan.
Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan jika melibatkan berbagai stakeholder. Kementerian Kehutanan telah meluncurkan Persetujuan Menhut tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).
Peluncuran ini menandai dimulainya perdagangan karbon kehutanan secara lebih konkret melalui proyek-proyek yang telah siap dipasarkan. Kementerian Kehutanan juga memperkenalkan empat proyek karbon yang siap dijalankan, terdiri atas tiga proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS).
Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa perluasan perdagangan karbon kini tidak hanya menyasar kawasan konsesi, tetapi juga mulai diterapkan di kawasan konservasi seperti Way Kambas dan kawasan perhutanan sosial. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah ingin manfaat perdagangan karbon dirasakan lebih luas.
Menhut Raja Antoni juga menegaskan bahwa perbaikan tata kelola kehutanan merupakan tanggung jawab yang diembannya sebagai amanah dari masyarakat. Ia menyebut langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola hutan yang transparan dan bebas suap.
Di akhir, Raja Juli Antoni menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarpihak untuk mewujudkan perdagangan karbon berintegritas.
