GemaWarta – 29 April 2026 | Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di Pengadilan Distrik Tel Aviv pada Selasa, 28 April 2026, untuk melanjutkan sidang korupsi ke-81 yang telah dimulai sejak tahun 2020. Sidang ini menandai penampilan pertamanya di pengadilan setelah hampir dua bulan absen akibat pecahnya konflik militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pada akhir Februari. Pada kesempatan ini, Netanyahu berada di kursi saksi utama dalam Case 4000, yang dikenal sebagai kasus Bezeq‑Walla, di mana jaksa menuduhnya menerima suap dari mantan pemilik portal berita Walla, Shaul Elovitch, dengan imbalan pemberitaan yang menguntungkan secara politik.
Jaksa penuntut, Yehudit Tirosh, melanjutkan interogasi yang sempat terhenti selama dua bulan. Fokus utama penyelidikan berada pada apa yang disebut sebagai “pertemuan bimbingan” antara Netanyahu dan mantan direktur jenderal Kementerian Komunikasi, Shlomo Filber. Menurut jaksa, catatan kuning yang ditemukan di dalam notebook Filber memuat rangkaian perintah yang diyakini berasal langsung dari Netanyahu, termasuk arahan mengenai restrukturisasi kekuasaan di Kementerian Komunikasi, penunjukan pejabat yang menguntungkan Elovitch, serta koordinasi dengan pejabat tinggi seperti mantan Jaksa Agung Avichai Mandelblit.
Netanyahu menolak semua tuduhan, menyatakan bahwa proses hukum ini merupakan kampanye politik yang dirancang untuk menjatuhkan pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti konkret yang mengaitkan dirinya dengan tindakan korupsi, penyuapan, atau penipuan. Pernyataan tersebut didukung oleh tim hukum pribadinya yang menuduh adanya penyalahgunaan proses peradilan oleh oposisi politik dan media internasional.
Di samping tekanan domestik, Netanyahu juga menghadapi tantangan internasional. Sejak 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Meskipun Israel belum menandatangani Statuta Roma, perintah ICC menambah beban politik bagi Netanyahu, terutama karena ia sedang berupaya mempertahankan dukungan koalisi dalam Koalisi Pemerintah Nasional yang beranggotakan partai-partai sayap kanan dan tengah.
Sidang pada hari ini berlangsung di hadapan sejumlah tokoh politik penting, termasuk Ketua Knesset Amir Ohana dan anggota Likud Tally Gotliv. Kedua tokoh tersebut memberi sinyal dukungan kepada Netanyahu, meskipun partai koalisi kini terpecah antara yang menuntut penegakan hukum tegas dan yang menilai proses hukum sebagai serangan politik eksternal.
Selama pemeriksaan, jaksa menyoroti beberapa bukti elektronik, termasuk rekaman percakapan telepon antara Netanyahu dan pejabat Kementerian Komunikasi, serta email yang mengindikasikan adanya koordinasi antara tim kampanye politiknya dengan pihak media. Sementara itu, tim pembela menekankan bahwa bukti tersebut masih bersifat spekulatif dan belum dapat membuktikan unsur niat korupsi.
Pengadilan memperkirakan bahwa proses pemeriksaan masih akan memakan waktu sekitar sebelas hari penuh, dengan harapan kesaksian saksi kunci seperti Filber dan Elovitch akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai dugaan skema suap. Di luar ruang sidang, demonstrasi kecil muncul di sekitar pengadilan, menampilkan pendukung Netanyahu yang menuntut keadilan serta penentang yang menyerukan proses hukum tanpa intervensi politik.
Tekanan hukum yang dialami Netanyahu tidak hanya berdampak pada karier politiknya, tetapi juga pada kebijakan luar negeri Israel. Konflik berkelanjutan di Gaza, serta ketegangan dengan Iran, memaksa pemerintah untuk menyeimbangkan antara operasi militer dan diplomasi internasional. Dengan adanya proses hukum yang melibatkan pemimpin negara, kemampuan Netanyahu untuk mengambil keputusan strategis menjadi semakin dipertanyakan oleh sekutu dan lawan politiknya.
Secara keseluruhan, perkembangan sidang korupsi ini menandai babak penting dalam krisis politik Israel. Kombinasi tuduhan domestik, tekanan ICC, serta dinamika konflik regional menempatkan Benjamin Netanyahu pada persimpangan yang kritis, di mana hasil proses hukum dapat menentukan masa depan kepemimpinannya dan arah kebijakan nasional.
