HUKUM

Pangkat Bintang Tiga: Kasus Hukum dan Peradilan Militer di TNI

×

Pangkat Bintang Tiga: Kasus Hukum dan Peradilan Militer di TNI

Share this article
Pangkat Bintang Tiga: Kasus Hukum dan Peradilan Militer di TNI
Pangkat Bintang Tiga: Kasus Hukum dan Peradilan Militer di TNI

GemaWarta – 20 Mei 2026 | Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membocorkan adanya perwira tinggi TNI yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kasus hukum. Ternyata, sosok Pati TNI tersebut adalah Brigjen TNI Teddy Hernayadi. Ia dihukum karena kasus korupsi sebesar USD 12 juta dan diharuskan mengembalikan kerugian negara sebesar itu serta dipecat dari TNI.

Kasus ini menunjukkan bahwa peradilan militer di Indonesia memiliki standar penegakan hukum yang tinggi. Sjafrie menegaskan bahwa penegakan disiplin di TNI tidak memandang pangkat ataupun jabatan. Banyak perwira tinggi TNI yang tetap diproses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

🔖 Baca juga:
Kejagung Lelang Aset Rampasan Negara, Dari Crude Oil hingga Replika Kursi Firaun

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa sistem peradilan militer tetap tegas dan objektif dalam memberikan sanksi bagi setiap prajurit. Ia mencontohkan adanya seorang perwira tinggi yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup akibat pelanggaran hukum dalam proses peradilan militer.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil mengajukan uji materi UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi untuk menyoroti perlindungan HAM dan supremasi hukum dalam sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa peradilan militer masih memiliki banyak tantangan dan perlu diperbaiki.

🔖 Baca juga:
Pelatihan TNI untuk Penerima Beasiswa LPDP: Membentuk Generasi Disiplin dan Nasionalis

Dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, Sjafrie menegaskan bahwa oknum TNI pelaku akan dijerat hukuman maksimal melalui sistem peradilan militer yang ketat. Ia menegaskan bahwa peradilan militer memiliki standar penegakan hukum yang tinggi dan tidak memandang pangkat ataupun jabatan.

Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa peradilan militer di Indonesia memiliki standar penegakan hukum yang tinggi dan tidak memandang pangkat ataupun jabatan. Ini menunjukkan bahwa TNI serius dalam menegakkan disiplin dan hukum dalam tubuhnya.

🔖 Baca juga:
Ahli Hukum Pidana Kategorikan Kasus Chromebook sebagai Ranah Administrasi, Dakwaan Nadiem Runtuh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *