GemaWarta – 01 Mei 2026 | Franka Franklin, istri mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, menegaskan pada siaran Youtube Denny Sumargo bahwa tuduhan korupsi terkait pembelian Chromebook tidak menyertakan unsur mens rea, atau niat jahat, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang dasar hukum kasus tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran buku “Kriminalisasi Kebijakan” di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis, 30 April 2026. Franka menggambarkan dampak kasus ini tidak hanya dirasakan oleh suaminya secara pribadi, melainkan menghancurkan keseimbangan seluruh keluarga. “Apa yang terjadi kepada suami‑suami kami, kepada keluarga kami, adalah sesuatu yang masih harus kami jalani, terima, dan doakan setiap hari,” ujarnya dengan nada penuh keprihatinan.
Menurut Franka, satu kasus hukum dapat merusak ekosistem keluarga secara menyeluruh, terutama bila tuduhan belum terbukti. Ia menyoroti bahwa vonis penjara—baik satu, sepuluh, atau dua puluh tahun—akan menjejaki tidak hanya terdakwa tetapi juga menodai reputasi, kestabilan finansial, dan masa depan anak‑anak mereka. “Jika orang tersebut tidak bersalah, kerusakan yang ditimbulkan tidak dapat diukur dengan angka penjara saja,” tambahnya.
Franka menekankan pentingnya kepastian hukum bagi para pembuat kebijakan yang ingin berinovasi. Ia khawatir kasus semacam ini dapat menumbuhkan rasa takut di kalangan pejabat publik, menghambat upaya reformasi pendidikan dan teknologi yang tengah digalakkan pemerintah. “Saya hanya berharap ketakutan untuk berinovasi tidak lebih besar daripada harapan kita terhadap potensi bangsa ini,” tuturnya.
Sementara itu, Utari Wardani, istri mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi, mengemukakan pandangan serupa terkait narasi publik yang tidak selaras dengan fakta persidangan. Ia mengkritik Kejaksaan Agung yang sempat menyebarkan narasi tentang praktik minyak oplosan dan dugaan kerugian negara hingga Rp 1.000 triliun. Utari menegaskan bahwa narasi tersebut tidak muncul dalam proses pembuktian di pengadilan, sehingga menciptakan kesenjangan antara persepsi publik dan realitas hukum.
Kasus dugaan korupsi Chromebook melibatkan pengadaan perangkat keras untuk lembaga pendidikan dengan nilai total yang mencapai puluhan miliar rupiah. Penyelidikan dimulai pada awal 2025 setelah sejumlah laporan media menyoroti proses lelang yang dianggap tidak transparan. Namun, hingga kini, jaksa penuntut belum mengemukakan bukti kuat yang menunjukkan adanya niat korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Berikut beberapa poin penting yang diangkat dalam pernyataan Franka dan Utari:
- Kurangnya bukti konkret mengenai unsur mens rea dalam kasus korupsi Chromebook.
- Dampak psikologis dan sosial yang dirasakan oleh keluarga terdakwa.
- Risiko kriminalisasi kebijakan yang dapat menghambat inovasi publik.
- Perbedaan antara narasi publik yang dibangun oleh lembaga penegak hukum dan fakta yang terbukti di pengadilan.
Pengamat hukum menilai bahwa kasus ini menyoroti tantangan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka menekankan bahwa setiap tuduhan harus didukung oleh bukti yang memadai, termasuk bukti niat jahat, agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan masyarakat luas.
Dalam konteks politik, kasus ini juga menambah beban bagi Nadiem Makarim yang masih aktif dalam dunia politik dan pendidikan. Meskipun ia telah mengundurkan diri dari jabatan menteri, popularitasnya sebagai tokoh inovatif tetap tinggi. Franka berharap bahwa proses hukum yang adil dan transparan akan menjadi contoh bagi penegakan hukum di masa depan.
Secara keseluruhan, pernyataan Franka Franklin menegaskan bahwa keadilan harus dijalankan dengan cermat, menghindari penggunaan tuduhan sebagai alat politik, dan melindungi integritas keluarga terdakwa. Ia menyerukan kepada lembaga peradilan untuk memperhatikan aspek kemanusiaan dalam setiap putusan, serta kepada publik untuk tidak terburu‑buru menghakimi tanpa dasar yang kuat.
Kasus korupsi Chromebook masih dalam tahap persidangan, dan perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan arah kebijakan anti‑korupsi serta persepsi publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Keluarga Makarim menanti keputusan akhir dengan harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak perlu pada kehidupan pribadi dan profesional para pihak yang terlibat.
