GemaWarta – 07 Mei 2026 | Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat (AORI) mengajukan tuntutan kepada kepolisian untuk menghentikan penyelidikan kasus Jusuf Kalla yang kini melibatkan tiga tokoh publik, termasuk Grace Natalie, Ade Armando, dan Permadi Arya. Aliansi menilai bahwa proses hukum yang berjalan dapat memperburuk kerukunan umat dan menimbulkan polarisasi di ruang publik.
Menurut pernyataan yang disampaikan di Gedung Bareskrim Polri pada Senin, 4 Mei 2026, sekitar empat puluh organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam aliansi tersebut melaporkan tiga tokoh publik ke Bareskrim dengan tuduhan dugaan penghasutan melalui media elektronik. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Pokok laporan berfokus pada penyebaran potongan video ceramah mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yang diunggah secara selektif tanpa konteks penuh. Video tersebut menampilkan pernyataan JK tentang konsep “syahid” yang dianggap menimbulkan salah persepsi dan potensi menyinggung umat beragama lain. Aliansi menilai tindakan pemotongan dan penyebaran video tersebut merupakan distorsi yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.
Grace Natalie, tokoh PSI yang menjadi sorotan, mengunggah tanggapan kritisnya pada 13 April 2026 melalui akun Instagram @gracenat. Dalam video singkat, ia menyoroti bahwa pernyataan JK mengenai kesetaraan pemahaman antara Islam dan Kristen tentang “syahid” bersifat fatal dan dapat memicu ketegangan antar umat beragama. Grace menekankan bahwa ajaran Kristen menekankan kasih dan pengampunan, sehingga tidak ada pembenaran bagi tindakan pembunuhan dalam bentuk apapun.
Hamid, juru bicara Aliansi, menyatakan bahwa langkah pelaporan merupakan upaya untuk menyalurkan keresahan umat Islam yang merasa terganggu oleh penyebaran video yang tidak utuh. “Upaya ini adalah salah satu ikhtiar dari kami ormas Islam untuk memfasilitasi keresahan yang ada di umat Islam,” kata Hamid.
Ade Armando dan Permadi Arya (juga dikenal sebagai Abu Janda) juga termasuk dalam laporan tersebut. Kedua tokoh tersebut sebelumnya dikenal aktif mengkritik kebijakan pemerintah dan menanggapi isu-isu sosial politik. Pelaporan terhadap mereka menambah panjang daftar tokoh publik yang kini berada di bawah pengawasan Bareskrim.
Pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai permintaan aliansi untuk menghentikan kasus. Namun, Bareskrim Polri mencatat laporan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kasus ini muncul di tengah dinamika politik menjelang pemilihan umum 2029, di mana nama-nama tokoh politik dan aktivis kerap menjadi sorotan media. Penyebaran video yang dipotong tanpa konteks menimbulkan pertanyaan tentang etika jurnalistik dan tanggung jawab penyebaran informasi di era digital.
Pengamat politik menilai bahwa tekanan dari aliansi ormas dapat mempengaruhi arah penyelidikan, terutama bila melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang independen tanpa intervensi kelompok manapun.
Secara keseluruhan, kasus Jusuf Kalla ini memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab media sosial, dan upaya menjaga kerukunan umat. Keputusan akhir polisi akan menjadi indikator bagaimana Indonesia menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan perlindungan hak asasi dalam konteks politik yang semakin kompleks.
