BERITA

Pemda Diminta Perkuat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah untuk RKP 2027

×

Pemda Diminta Perkuat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah untuk RKP 2027

Share this article
Pemda Diminta Perkuat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah untuk RKP 2027
Pemda Diminta Perkuat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah untuk RKP 2027

GemaWarta – 09 Mei 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Jakarta.

Wamendagri Bima Arya juga menyampaikan bahwa Kota Jambi telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawalan ketat terhadap program strategis nasional. Ia mencontohkan bahwa dengan serius mengawal program strategis nasional, Kota Jambi dapat membuktikan bahwa ekonomi daerah dapat tumbuh pesat.

🔖 Baca juga:
Mendagri Tekan Daerah: WFH Setiap Jumat Jadi Bukti Loyalitas ke Pusat

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengajak pemerintah daerah (Pemda) di kawasan Asia Pasifik untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pembangunan regional yang inklusif. Ia menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas antardaerah dalam menghadapi tantangan global.

Wiyagus juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan lima destinasi superprioritas dan sepuluh kawasan wisata prioritas, salah satunya Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar merata di berbagai wilayah.

🔖 Baca juga:
Musrenbang RKPD Sumut 2027: Mendagri Tekankan Perencanaan Matang, Optimasi APBD, dan Kontrol Inflasi

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengusulkan lima langkah aksi bersama, yaitu membentuk jejaring dan memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan Asia Pasifik, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pariwisata berkelanjutan, menerapkan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, memanfaatkan transformasi digital untuk memantau dampak lingkungan dan meningkatkan pengalaman wisatawan, serta memperkuat ekonomi kreatif dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Dengan demikian, diharapkan pariwisata dapat menjadi instrumen perdamaian, kesejahteraan, dan keberlanjutan bagi seluruh rakyat di Asia Pasifik. Oleh karena itu, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

🔖 Baca juga:
Infografis Baru Ungkap Aturan Pajak Mobil Listrik: Insentif Daerah dan Dampak Fiskal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *