GemaWarta – 01 Mei 2026 | Jakarta, 1 Mei 2026 – Pada hari peringatan internasional buruh, May Day 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan perubahan strategi aksi. Rencana semula untuk menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI dibatalkan, dan organisasi tersebut memutuskan untuk bergabung dalam aksi terpusat di Monumen Nasional (Monas) sekaligus mengadakan pertemuan langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan keputusan tersebut dalam konferensi pers pada Kamis, 30 April 2026. Ia menyatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan kesempatan bagi serikat buruh untuk menyampaikan 11 isu utama yang selama ini belum mendapatkan respons memadai dari pemerintah. “Kami memindahkan aksi ke Monas karena Presiden Prabowo mengiyakan kami untuk bertemu dan berdiskusi,” ujar Said Iqbal.
Menurut pernyataan resmi KSPI, aksi di Monas diperkirakan akan dihadiri oleh ratusan ribu peserta, dengan sekitar 50.000 buruh yang dikerahkan secara khusus dari wilayah Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, hingga Cirebon Raya. Para pekerja tersebut diharapkan menyuarakan tuntutan terkait upah minimum, jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja kontrak, serta penegakan Undang‑Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Sementara itu, aksi May Day 2026 yang tetap berlangsung di depan Gedung DPR RI menampilkan beragam simbol kreatif. Demonstran menampilkan replika sosok tokoh internasional, serta kapal nelayan beroda yang dihiasi bendera One Piece, menekankan keterkaitan antara isu buruh, lingkungan, dan hak atas ruang hidup masyarakat pesisir. “Kami ingin menunjukkan bahwa persoalan buruh tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan dengan isu lingkungan, pesisir, dan ruang hidup masyarakat kecil,” kata Rizal, seorang peserta aksi.
Kelompok lain, seperti Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menegaskan alasan mereka tetap melaksanakan aksi di depan DPR. Ketua Umum KASBI, Sunarno, menyatakan bahwa aksi tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintahan, melainkan upaya menekan legislatur agar mempercepat pembentukan Undang‑Undang Ketenagakerjaan yang baru. Sunarno menambahkan bahwa aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melibatkan serikat buruh, organisasi mahasiswa, petani, serta LSM lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi pertemuan dengan KSPI secara positif. Dalam dialog singkat, ia menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk penurunan tarif potongan ojek online menjadi di bawah 10 persen serta rencana pembangunan kota baru yang ramah buruh. “Kami mendengarkan aspirasi buruh, dan akan menindaklanjuti secara konkret,” ujar Prabowo.
Penutupan sementara arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan pengalihan kendaraan ke Jalan Asia Afrika menjadi bagian dari upaya keamanan selama aksi berlangsung. Polda Metro Jaya menurunkan 6.678 personel gabungan untuk mengawasi situasi, memastikan tidak terjadi kerusuhan, serta memberikan bantuan medis bila diperlukan.
Berbagai kelompok menyoroti pentingnya solidaritas lintas sektor dalam rangka memperkuat posisi tawar buruh di depan pemerintah. Dari industri manufaktur, perkebunan, pertambangan, hingga tenaga kesehatan dan pendidikan, semua pihak menuntut keadilan upah, perlindungan kerja, serta kepastian hukum. Isu‑isu tersebut diharapkan dapat dibahas dalam pertemuan antara KSPI dan Presiden Prabowo, serta dalam dialog lanjutan dengan DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Secara keseluruhan, May Day 2026 menjadi panggung bagi buruh Indonesia untuk mengekspresikan aspirasi mereka secara damai, baik di Monas bersama Presiden Prabowo, maupun di depan Gedung DPR RI yang tetap menjadi simbol perjuangan legislatif. Kedua aksi tersebut menandai momentum penting dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia, sekaligus memperlihatkan kemampuan serikat pekerja untuk beradaptasi dengan kondisi politik yang berubah.
