GemaWarta – 10 Mei 2026 | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB menolak rencana pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kampus IPB. BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan adalah lembaga moral dan intelektual, bukan untuk dijadikan proyek tumbal MBG.
Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, mengapresiasi mahasiswa yang tetap aktif menyampaikan kritik dan masukan mengenai berbagai isu nasional, termasuk soal keterlibatan IPB University dalam program MBG. Melalui forum dialog terbuka, Rektor menegaskan bahwa IPB University tidak terlibat langsung dalam operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan keamanan pangan.
IPB University lebih fokus pada peran strategis sebagai penggagas Center of Excellence (CoE) untuk Pemenuhan Gizi Nasional (PGN) bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan berbagai mitra lainnya. Peran ini mencakup penyusunan kajian akademik, pelatihan, pengembangan standar mutu, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa IPB University tidak menjalankan operasional SPPG di dalam kampus. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem.
Mahasiswa memiliki ruang besar untuk berkontribusi melalui penelitian, pengawasan lapangan, inovasi pangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi. Dengan demikian, kualitas implementasi program pemenuhan gizi nasional diharapkan dapat diperkuat.
SPPG akan dikelola oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), holding company milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus. Yayasan tersebut berbadan hukum dan dikelola secara profesional, terpisah dari anggaran pendidikan dan operasional akademik IPB.
IPB University memastikan struktur tata kelola dan mandat akademik kampus tetap terjaga. Dengan fokus pada CoE MBG, IPB University berperan dalam meningkatkan kualitas implementasi program pemenuhan gizi nasional dan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.
